Jayapura, Jubi – Juru Kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia, Nicodemus Wamafma mengatakan 10,5 juta hektare hutan di Papua telah diberikan kepada investasi berbasis lahan. Lahan tersebut digunakan untuk perkebunan sawit, Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan Hutan Tanam Industri (HTI).

Nicodemus mengatakan hal tersebut dalam webinar “Bisnis Investasi Serta Perubahan Hak Atas Hutan dan Tanah Masyarakat Adat di Papua” yang diadakan Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Papua, Kamis (03/12/2020).

“Kurang lebih yang dicatat Greenpeace sampai hari ini adalah 10,5 juta hektare diberikan kepada investor, di Provinsi Papua kurang lebih 6,6 juta ha dan Papua Barat 3,9 juta ha,” ujarnya.

Untuk Provinsi Papua luas lahan kelapa sawit 2,5 juta ha, hak penguasahaan hutan 2,5 juta ha, dan hutan tanam industri 1,6 juta ha.

“Sedangkan di Papua Barat luas perkebunan sawit kurang lebih 569 ribu ha, hak penguasahaan hutan 3,3 juta ha, dan hutan tanam industri 100 ribu ha,” katanya.
Jumlah perkebunan sawit di Provinsi Papua lebih 100 ha, di Papua Barat kurang lebih 60 ha. Sedangkan HPH di Papua 20 ha dan Papua Barat 23 ha. Hutan tanaman industri di Papua 8 ha dan Papua Barat 1 ha.

“Itu semua sangat terkait dengan tanah dan hutan dari masyarakat adat dan totalnya sudah lebih 10,5 juta ha yang diberikan kepada investasi berbasis lahan,” ujarnya.

Menurut Nicodemus, dampak masuknya investasi berbasis lahan terjadi deforestasi atau penyusutan tutupan hutan. Periode 2011-2019 Greenpeace mencatat sekitar 400 ribu ha hutan yang habis atau dibabat untuk kepentingan investasi berbasis lahan.

“Ketika kita berbicara tentang berkurangnya tutupan hutan seperti ini, kita bisa bayangkan 400 ribu ha, kita bukan hanya bicara hutan, ada manusia Papua yang hidup di dalamnya, praktik kehidupannya, kebudayaannya, itu semua bergantung kepada hutan,” katanya.

Penyebab berkurangnya tutupan hutan, kata Nicodemus, karena ada beberapa program besar yang muncul di Tanah Papua yang juga bersamaan dengan Inpres percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Karena itu investasi berbasis lahan akan terus hadir di Tanah Papua.

“Program Papua Food Estate sedang didorong di dalam percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat, itu sudah dimunculkan juga di dalam perencanaan Bapenas,” ujarnya.

Kemudian pemekaran kabupaten dan provinsi baru muncul, maka akan ada infrastruktur baru yang harus dibangun, seperti kantor-kantor, jalan-jalan, pasar, jembatan, dermaga-dermaga, dan bandara.

“Ini akan mengorbankan hutan Papua, dari seluruh proses kepentingan izin berbasis lahan yang masuk, investasi berbasis lahan masuk dan berbagai macam kebijakan pembangunan masuk,” katanya.

Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, kata Nicodemus, penting untuk mempertahankan manusia Papua dan hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan, dan sumber daya alamnya.

“Pengakuan itu menjadi kunci bagi mereka untuk bisa secara mandiri bebas-merdeka mengatur dan mengelola hutanya,” ujarnya.

Greenpeace, kata Nicodemus, selalu konsisten berbicara tentang hutan di Papua karena hutan Papua adalah hutan alam terakhir ketiga di dunia. Pertama hutan alam di lembah Amazon, Brasil dan kedua hutan alam di Kongo, Afrika.

“Hutan alam ketiga yang menjadi harapan untuk bumi adalah hutan alam yang ada di Papua, itulah kenapa kita selalu bicara tidak boleh ada penembangan hutan, tidak boleh ada lagi sawit,” katanya.

Maka itu, tambahnya, perlu didorong program-program pembangunan di Papua yang ramah lingkungan. Artinya, tidak boleh mengorbankan hutan di Papua.

“Pada Oktober 2018 di Manokwari sudah ada pertemuan antara masyarakat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, bersama-sama mendorong daerah konservasi di Papua Barat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Papua juga perlu mendorong hal ini, sehingga komitmen 2100, di mana 90 persen adalah kawasan hutan, dari itu 70 persen adalah kawasan lindung, artinya sudah berpikir 2100 nanti, berharap hutan Papua harus ada seperti yang saat ini.

“Karena manusia Papua tidak mungkin hidup tanpa hutan karena seluruh praktek kehidupan harta kita itu hanyalah hutan, tanah dan sumber daya alam kita,” katanya.

Menurut Nicodemus, jika semua dibuka dan diberikan kepada pihak luar dengan alasan investasi, ekonomi, dan membuka isolasi daerah maka bisa dibayangkan apa yang terjadi di masa depan.

“Kita tidak punya harta yang lain, artinya masa depan anak, cucu, masa depan manusia Papua 100 sampai 200 tahun lagi, itu sangat bergantung pada bagaimana kita menjaga hutan dan sumber daya alam ini,” ujarnya.

Dewan Adat Papua Sayid Fadhal Alhamid mengatakan saat ini masyarakat adat menghadapi tantangan-tantangan, yakni regulasi yang tidak memihak, bahkan merugikan masyarakat adat, watak negara yang tidak demokratis, korupsi, dan abai terhadap hak-hak masyarakat adat.

“Hal ini yang di akhir-akhir membuat kehancuran hutan adat semakin luas, masif, dan menggerogoti di semua kewilayaan adat masyarakat Papua,” katanya.

Sayid mengatakan menghadapi tantangan ini harus ada upaya advokasi yang harus dilakukan masyarakat adat, LSM, dan pemerhati. Yakni peningkatan konsolidasi masyarakat adat, revalitasi tatanan adat, termasuk di dalamnya pemetaan batasan teritori dan batasan keret atau suku.

“Revalitasi tatanan adat penting supaya orang kembali melihat sebenarnya di dirinya ada nilai yang penting, tidak boleh dia tinggalkan, seperti jati diri,” ujarnya.

Kemudian perlu penguatan kapasitas masyarakat adat, baik kelembagaan dan individu. Juga penguatan kapisatas bagi yang membantu dan mendampingi masyarakat adat selama ini.

“Baik itu mahasiswa, LSM, pemerhati, itu juga perlu peningkatan kapasitas untuk bisa berkolaborasi dalam upaya-upaya advokasi,” katanya.

Selain itu memperluas dan memperbesar upaya-upaya advokasi melalui aliansi strategis dengan LSM dan institusi yang memihak kepada masyarakat adat. Baik dari tingkat lokal, regional, maupun sampai ke tingkat internasional. (CR-7)

Editor: Syofiardi